Berita
Berita
Tanggal
 

27-July-2017 KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain Kasus Mojokerto
27-July-2017 KPK Tegaskan Tidak Ganti Identitas Niko
27-July-2017 Uni Eropa-Kemkum HAM Bahas Peradilan Anak
27-July-2017 Beranda - Pemkab Merauke Dukung Ekspedisi Koridor Papua 2017
27-July-2017 Pengamat: Pelabuhan Harus Ditata Seperti Stasiun-Bandara
27-July-2017 Banggar Setujui RAPBNP 2017 Ke Paripurna
27-July-2017 BI Dorong Pemerintah Daerah Kembangkan 'Smart City'
27-July-2017 ESDM: Perpanjangan Operasi Freeport Tunggu IUPK
27-July-2017 Pupuk Indonesia Rilis Obligasi Rp3 Triliun Kuartal III
27-July-2017 Update Global Econonomic Calendar
Halaman : Selanjutnya >
17-July-2017
DPR: Ajak Dialog Telegram Hindari Persepsi Negatif
Jakarta (Antara) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan agar pemerintah mengajak dialog pihak Telegram pasca pemblokiran aplikasi tersebut, agar menghindari persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.

'Saat ini era media sosial dan era keterbukaan informasi sehingga jangan sampai dipersepsikan pemerintah tidak mau terbuka,' kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Taufik menilai apa yang dilakukan sebenarnya baik namun tetap harus dikomunikasikan dengan bagus agar tidak menjadi 'bumerang' bagi pemerintah terkait kebijakan tersebut.

Hal itu menurut dia agar tidak ada kesan semacam perbedaan yaiti mengapa hanya Telegram yang diblokir dan dilarang di Indonesia.

'Karena ini jangan sampai malah ini justru menjadi `backfire` dan menjadi bumerang pada pemerintah, padahal niatnya baik,' ujarnya.

Langkah itu menurut dia agar tidak terjadi efek domino yang ditimbulkan seperti yang terjadi saat ini yaitu hastag blokir media sosial Presiden Joko Widodo.

Politisi PAN itu menilai hal itu seharusnya tidak perlu terjadi ketika kebijakan itu dikeluarkan dengan komunikasi yang baik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat (14/7) telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,' demikian siaran pers Kementerian Kominfo, Jumat (14/7).

Adapun ke-11 DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web atau tidak bisa diakses melalui komputer.

'Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka,' kata Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Semuel mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia juga menjelaskan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.(ma)