Berita
Berita
Tanggal
 

27-July-2017 KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain Kasus Mojokerto
27-July-2017 KPK Tegaskan Tidak Ganti Identitas Niko
27-July-2017 Uni Eropa-Kemkum HAM Bahas Peradilan Anak
27-July-2017 Beranda - Pemkab Merauke Dukung Ekspedisi Koridor Papua 2017
27-July-2017 Pengamat: Pelabuhan Harus Ditata Seperti Stasiun-Bandara
27-July-2017 Banggar Setujui RAPBNP 2017 Ke Paripurna
27-July-2017 BI Dorong Pemerintah Daerah Kembangkan 'Smart City'
27-July-2017 ESDM: Perpanjangan Operasi Freeport Tunggu IUPK
27-July-2017 Pupuk Indonesia Rilis Obligasi Rp3 Triliun Kuartal III
27-July-2017 Update Global Econonomic Calendar
Halaman : Selanjutnya >
17-July-2017
Senator Australia Bertemu Wantimpres Bahas Montara
Jakarta (Antara) - Senator Rachel Siewert dari Partai Hijau Australia bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sri Adiningsih di Jakarta, Senin, untuk membahas pencemaran Laut Timor akibat meledaknya kilang Montara delapan tahun lalu pada 21 Agustus 2009.

'Kami baru saja mendampingi Senator Rachel Siewert membahas berbagai hal terkait pencemaran Laut Timor dengan Ketua Wantimpres,' kata Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni kepada pers di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan itu, kata Ferdi, dibahas soal apresiasi atas sikap Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terhadap pemerintah Australia untuk turut bertanggung jawab dalam kasus Montara.

Sikap ini oleh Senator Rachel Siewert sangat tepat karena Australia selain sebagai regulator juga bertanggung jawab atas penyemprotan bubuk kimia beracun dispersan jenis Corexit 9500 dan 9572 A dalam jumlah sangat besar di atas permukaan Laut Timor untuk menenggelamkan tumpahan minyak Montara ke dalam dasar Laut Timor,' katanya.

Reaksi dari dispersan jenis Corexit 9500 dan 9572 A itu, tambahnya, dalam tempo 24 jam setelah penyemprotan dilakukan, seketika juga membunuh ikan-ikan besar dan kecil yang ada di Laut Timor pada saat itu.

'Tanggung jawab itu harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata dan mencari solusi bersama karena berdampak sangat berbahaya terhadap ekosistem, biota laut dan kesehatan manusia,' kata Tanoni mengutip Senator Rachel Siewert dalam pertemuan dengan Ketua Matimpres Sri Adiningsih tersebut.

Tanoni mengatakan pihaknya juga telah mengusulkan kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsat Pandjaitan untuk membentuk sebuah task force yang terdiri dari masyarakat korban dan pemerintah untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Dubes Australia Paul Grigson pada 2 Desember 2016 dan pertemuan dengan Menlu Australia pada 6 Maret 2017.

Seharusnya, kata Tanoni, Senator Rachel Siewert bertemu dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, namun sejak permohonan diajukan satu bulan lalu, belum ada kejelasan terkait agenda pertemuan tersebut. Pertemuan Senator Rachel Siewert dan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan sangat penting bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan Senator Siewert memiliki peran penting dan strategis dalam mengungkap kasus tersebut karena beliau memprakarsai terbentuknya Komisi Penyelidik Kasus Tumpahan Minyak Montara oleh Pemerintah Federal Australia pada November 2009.

Selain itu, Senator Siewert juga yang memprakarsai sebuah dengar pendapat di Senat Australia dengan pihak AMSA (Australia Maritime Safety Authority), sebuah badan keamanan maritim di bawah Pemerintah Federal Australia pada 2010.

'Dari hasil pertemuan tersebut, terungkaplah bahwa AMSA telah menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun dispersan jenis Corexit 9500 dan 9572 A dalam jumlah sangat besar di atas permukaan Laut Timor untuk menenggelamkan tumpahan minyak Montara ke dalam dasar Laut Timor pada saat itu,' katanya.

Atas dasar itu, sikap tegas Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan agar Australia harus turut bertanggungjawab atas petaka tumpahan minyak di Laut Timor itu, adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.(ma)